Kala Indonesia Dikepung Bencana Ganda: Padang Tenggelam, Krakatau Siaga, Fiskal Daerah Kolaps
Jakarta, Aktualis.ID - Di tengah derasnya hujan yang belum juga reda pada Minggu, 11 Oktober 2026, Padang berduka setelah terjangan banjir bandang merusak ratusan rumah dan memutus akses logistik. Musibah ini tidak berdiri sendiri. Pada saat yang sama, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Anak Krakatau ke Level III Siaga menyusul peningkatan aktivitas vulkanik yang intensif. Di luar ancaman hidrometeorologi dan vulkanik domestik tersebut, pemerintah pusat juga harus berjibaku menyelesaikan koordinasi lintas negara dengan Malaysia guna meredam eskalasi asap karhutla yang mulai melintasi batas teritorial.
Krisis multi-front ini terjadi akibat akumulasi kerentanan ekologis di berbagai wilayah Indonesia, di mana pemerintah daerah dihadapkan pada ujian berat mitigasi bencana di tengah keterbatasan fiskal yang kronis. Rangkaian bencana yang terjadi secara bersamaan sejak awal pekan Oktober 2026 ini mengungkap rapuhnya tata kelola lingkungan dan minimnya alokasi anggaran darurat di tingkat kabupaten/kota, memaksa negara berpikir ulang tentang efektivitas desentralisasi penanggulangan bencana.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi, menilai bahwa pemerintah daerah kerap terjebak dalam dilema struktural antara mengejar pertumbuhan ekonomi ekstraktif dan menjaga daya dukung lingkungan. "Kerentanan ekologis ganda yang kita hadapi hari ini adalah buah dari pembiaran kerusakan hulu dalam jangka panjang. Ketika banjir bandang di Padang dan ancaman erupsi Krakatau terjadi bersamaan, daerah sama sekali tidak memiliki bantalan fiskal yang memadai karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) habis untuk belanja aparatur," ujar Zenzi saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/10).
Keterbatasan fiskal daerah juga dikeluhkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Barat. Pelaksana Tugas Kepala BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy, mengakui bahwa pihaknya harus mengandalkan dana siap pakai (DSP) dari pemerintah pusat karena kas daerah telah menipis menjelang akhir tahun anggaran.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
