Jakarta, Aktualis.ID - Pesta demokrasi yang kian mendekat pada Minggu, 11 October 2026, diwarnai oleh gelombang ketegangan akut di berbagai titik strategis Jakarta dan sejumlah kota besar. Sepanjang pekan ini, aparat keamanan bertindak represif dalam membubarkan unjuk rasa kelompok masyarakat sipil dan aliansi mahasiswa yang menuntut akuntabilitas negara, sementara polemik regulasi syarat pendidikan bagi pejabat publik memicu silang sengketa administratif hingga berujung pada laporan terbuka ke KPU dan Bawaslu.
Peristiwa ini bermula ketika ribuan massa aksi mendatangi kawasan pusat pemerintahan untuk menyuarakan kritik tajam terhadap legitimasi kekuasaan yang dinilai kian jauh dari prinsip keadilan substantif. Respons aparat di lapangan justru berujung pada tindakan kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, dan pembatasan ruang ekspresi. Di sisi lain, ruang demokrasi sipil kian terhimpit oleh manuver regulasi kontroversial yang diadukan oleh koalisi masyarakat pemantau pemilu ke lembaga penyelenggara, menyusul indikasi melonggarnya standar etika dan kompetensi bagi para calon pemegang kekuasaan negara.
"Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar pengamanan ketertiban, melainkan gejala sistematis pembungkaman ruang demokrasi ketika suara kritis mulai mengancam kenyamanan elite," ujar Dr. Hermawan Sulistyo, seorang pengamat sosiologi politik dari Universitas Indonesia, saat ditemui di Jakarta.
Eskalasi ini mencerminkan jurang lebar antara negara dengan kelompok kritis sipil. Alih-alih merespons substansi tuntutan publik, institusi negara cenderung menggunakan pendekatan keamanan keras (hard approach). Kondisi tersebut diperparah dengan goyahnya integritas penyelenggara pemilu yang terjepit di antara kepentingan kekuasaan dan desakan penegakan aturan yang adil. Laporan yang masuk ke KPU dan Bawaslu terkait celah hukum syarat pendidikan pejabat dinilai publik sebagai ujian berat bagi konsistensi penegakan hukum dan etika birokrasi.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
