Mabes TNI Klarifikasi Peran Babinsa dalam Pengawasan Kepatuhan Pajak
Mayor Jenderal Budi menambahkan bahwa koordinasi dengan DJP telah berlangsung lama dan fokus pada aspek edukasi. "Kerja sama ini adalah bentuk dukungan TNI terhadap pembangunan nasional, di mana penerimaan pajak adalah tulang punggungnya. Babinsa hadir sebagai ujung tombak informasi dan komunikasi di desa, bukan sebagai penegak hukum pajak," tambahnya.
Pengerahan Babinsa ini disebut akan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi, dengan pelatihan khusus yang diberikan oleh DJP kepada para Babinsa terkait materi sosialisasi pajak. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan sesuai prosedur yang berlaku.
▼ SCROLL UNTUK LANJUT MEMBACA ▼
▲ LANJUTAN ARTIKEL ▲
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
