Kapolri Rotasi 14 Kapolres di Berbagai Wilayah, Tekankan Peningkatan Kinerja
Jakarta, Aktualis.ID - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hari ini, Jumat (31/7/2026), merotasi jabatan 14 Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di berbagai wilayah Indonesia. Pergeseran ini dilakukan melalui Surat Telegram Rahasia (STR) bernomor ST/1500/VII/KEP./2026 yang diterbitkan Mabes Polri kemarin, Kamis (30/7/2026), dan mulai berlaku efektif hari ini. Rotasi besar-besaran ini bertujuan untuk penyegaran organisasi, peningkatan efektivitas kinerja di lapangan, serta penyesuaian kebutuhan operasional di tengah dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terus berkembang.
Beberapa wilayah yang mengalami pergantian pucuk pimpinan Polres antara lain adalah Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Kota Medan (Sumatera Utara), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), dan Kota Makassar (Sulawesi Selatan). Para Kapolres yang baru diharapkan segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah masing-masing, terutama dalam menghadapi tantangan spesifik seperti penanganan tindak kriminalitas, pengawasan sumber daya alam, hingga persiapan pengamanan agenda-agenda strategis nasional di daerah.
Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Dr. Budi Santoso, menyoroti bahwa rotasi kali ini bukan sekadar penyegaran rutin, melainkan juga indikasi adanya evaluasi kinerja yang ketat. "Skala rotasi yang mencapai 14 Kapolres dalam satu waktu menunjukkan adanya upaya serius dari pimpinan Polri untuk menempatkan personel terbaik di posisi yang strategis. Ini juga bisa menjadi sinyal bahwa ada area-area tertentu yang memerlukan perhatian lebih, baik dari sisi penegakan hukum maupun pelayanan publik," ujar Dr. Budi saat dihubungi terpisah.
Rotasi jabatan di lingkungan Polri, khususnya pada level Kapolres, memang merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia untuk pengembangan karier dan peningkatan kapasitas institusi. Namun, frekuensi dan skala rotasi yang terjadi seringkali menimbulkan tantangan tersendiri bagi stabilitas kebijakan dan program kerja di tingkat lokal. Kapolres yang baru dituntut untuk segera memahami peta masalah, menjalin komunikasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta membangun kepercayaan masyarakat dalam waktu singkat. Hal ini krusial mengingat peran Kapolres sebagai ujung tombak Polri dalam menjaga Kamtibmas dan menjadi garda terdepan penegakan hukum di daerah.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
