Kritik Tajam Dua Tahun Prabowo: Mahasiswa Lepas Almamater di Tugu Tani, Bawa Rapor Merah dan Ancam Aksi Skala Besar
Redaksi - Kritik Tajam Dua Tahun Prabowo: Mahasiswa Lepas Almamater di Tugu Tani, Bawa Rapor Merah dan Ancam Aksi Skala Besar
Jakarta, Aktualis.ID - Simbol eksklusivitas kampus ditanggalkan di atas aspal Tugu Tani. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) secara sengaja mencopot jas almamater mereka pada Selasa (20/10/2026), meleburkan diri bersama masyarakat sipil untuk menggugat dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Aksi massa yang dimulai pukul 15.00 WIB ini bukan sekadar luapan kekecewaan sesaat, melainkan pemanasan strategis menuju unjuk rasa berskala masif yang dijadwalkan meledak pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober mendatang.
Koordinator Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernanda, menegaskan penanggalan identitas kampus adalah deklarasi bahwa penderitaan rakyat jauh lebih mendesak daripada sekat akademis. "Pada dua tahun Prabowo-Gibran ini, kita harus turun sebagai rakyat. Kali ini kawan-kawan dari BEM UI mengadakan aksi tidak menggunakan almamater sama sekali agar kita bisa lebih inklusif dan membaur," tegas Hafidz.
Kemarahan gabungan mahasiswa dari UI, UGM, ITB, Undip, Brawijaya, Unair, hingga UPN Veteran dan Politeknik Negeri Jakarta ini membawa lima tuntutan struktural yang menelanjangi kegagalan rezim. Tuntutan perbaikan tata kelola ekonomi berbenturan langsung dengan fakta menyusutnya kelas menengah secara brutal. Janji pertumbuhan ekonomi nyatanya diiringi anjloknya daya beli riil; data menunjukkan lebih dari 10,6 juta penduduk terlempar dari status kelas menengah sejak 2019 hingga 2025. Sisa 46,7 juta jiwa yang ada kini terus digenjot oleh rencana kenaikan PPN, lonjakan Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan mahalnya biaya kesehatan, yang berlawanan langsung dengan janji pemerataan kesejahteraan.
Kegagalan negara melindungi ruang hidup rakyat menjadi sorotan paling tajam sore itu. Kehadiran delegasi mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat dan kampus Kalimantan lainnya secara khusus menggarisbawahi keengganan pemerintah menetapkan status Bencana Nasional untuk krisis lingkungan. Merujuk pada data kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada paruh pertama 2026 melonjak ekstrem hingga 69%, melampaui 202 ribu hektare secara nasional, dengan Kalimantan Barat menyumbang lebih dari 38.310 hektare. Rezim dinilai lebih sibuk mengakomodasi kelancaran tata niaga ekstraktif ketimbang menjamin hak dasar warga negara untuk bernapas tanpa kepungan asap beracun.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
