Jakarta, Aktualis.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi melayangkan surat kepada Panglima TNI terkait dugaan keterlibatan prajurit aktif dalam kasus korupsi pengadaan barang di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Surat tersebut dikirimkan sebagai langkah awal koordinasi lintas institusi guna memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan tanpa hambatan yurisdiksi.
Langkah hukum ini diambil setelah tim penyidik menemukan indikasi aliran dana dan keterlibatan oknum militer dalam proyek pengadaan penanganan darurat bencana yang berujung pada kerugian keuangan negara. Penyelidikan intensif telah dilakukan selama beberapa pekan terakhir sebelum akhirnya pimpinan lembaga antirasuah memutuskan untuk membuka komunikasi formal dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
Substansi surat yang dikirimkan mencakup permintaan izin serta dukungan penuh dari institusi militer untuk memeriksa sejumlah prajurit yang namanya disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi sipil. KPK menilai kehadiran oknum militer tersebut memegang peranan krusial dalam rantai birokrasi proyek yang kini tengah diselidiki oleh tim penyidik.
"Kami telah mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI untuk membuka ruang koordinasi dan pemeriksaan terhadap prajurit aktif yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi di lingkungan BNPB ini," ujar juru bicara KPK dalam keterangannya di Gedung Merah Putih.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
Related to this topic:
