DPR Nilai Penyaluran Gaji ASN Lewat Koperasi Desa Tidak Efisien
Jakarta, Aktualis.ID - Anggota DPR menilai rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui koperasi desa (Kopdes) tidak efisien dan berpotensi membebani para pegawai di daerah. Kebijakan birokrasi keuangan negara ini dinilai mendesak untuk segera dikaji ulang guna mencegah risiko kerugian hak finansial pegawai.
Kebijakan tersebut menuai kritik terbuka dari parlemen karena dinilai keluar dari jalur perbankan resmi yang selama ini menjamin keamanan dan kecepatan distribusi gaji. Perubahan skema penyaluran ini dikhawatirkan justru menambah rantai birokrasi baru.
"Rencana penyaluran gaji ASN melalui koperasi desa ini tidak efisien dan berpotensi besar membebani pegawai di daerah. Kita harus pastikan hak finansial mereka tidak terganggu oleh rantai birokrasi tambahan," ujar salah satu anggota DPR dalam keterangannya.
Parlemen menegaskan bahwa sistem keuangan negara harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan efektivitas tinggi. Pemerintah diminta transparan dan melibatkan lembaga keuangan yang teruji dalam distribusi hak-hak aparatur negara.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
