Kementerian PPPA Desak Pemerintah Kaji Ulang Pajak Pembalut Wanita
Berdasarkan data internal kementerian, pengeluaran rutin untuk produk higienitas menstruasi menyita porsi yang cukup signifikan dari anggaran bulanan keluarga miskin. Kondisi ini memicu fenomena period poverty atau kemiskinan menstruasi di sejumlah daerah tertinggal.
"Ketika harga produk ini melambung akibat akumulasi pajak, kelompok masyarakat kelas bawah terpaksa mengorbankan kebutuhan esensial lainnya atau beralih ke alternatif yang tidak higienis. Risiko kesehatan jangka panjangnya sangat mengkhawatirkan," tambah pejabat tersebut.
Aliansi pemerhati perempuan dan kesehatan masyarakat menyambut baik langkah Kementerian PPPA dalam mengangkat isu struktural ini ke tingkat pengambil kebijakan tertinggi. Mereka menilai langkah kementerian sebagai terobosan penting dalam mewujudkan keadilan gender di sektor fiskal.
Kendati demikian, tantangan birokrasi dan potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor PPN masih menjadi ganjalan utama dalam proses revisi aturan ini. Kementerian Keuangan dipastikan harus melakukan kajian komprehensif terkait dampak fiskal jika produk tersebut dibebaskan dari pajak.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
