Redaksi - DPR Desak Pemerintah Larang Sawit di Lahan Bekas Karhutla
"Pemulihan ekosistem tidak akan pernah berhasil jika orientasi ekonomi jangka pendek masih mengalahkan kepentingan konservasi lingkungan. Negara harus hadir memegang kendali penuh atas lahan-lahan kritis tersebut," ungkap seorang pengamat hukum agraria.
Kendati demikian, tantangan di lapangan diprediksi tidak akan mudah mengingat tingginya nilai ekonomi komoditas kelapa sawit di pasar global. Tekanan dari industri pengolahan minyak sawit kerap menjadi hambatan tersendiri bagi penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan.
Pihak parlemen memastikan akan terus mengawal proses penyusunan regulasi baru ini melalui fungsi pengawasan legislatif. Dewan berencana memanggil sejumlah asosiasi pengusaha perkebunan guna mendengarkan komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan dan kepatuhan hukum tata ruang nasional.
Dengan adanya desakan kuat dari parlemen, publik kini menanti langkah konkrit dari kementerian terkait untuk segera mewujudkan kebijakan tata guna lahan yang berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup demi kepentingan generasi masa depan.
Kata Aktualizer
- Belum ada komentar.
