Wakil Ketua KPK mengusulkan perampasan harta pejabat yang tidak dilaporkan di LHKPN untuk negara, memicu perdebatan regulasi di DPR dan pakar.
Seorang pakar hukum pidana menyatakan implementasi UU Perampasan Aset belum efektif di mana pun, menyoroti tantangan besar bagi Indonesia.