Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia untuk memangkas birokrasi dokumen kependudukan.
Menjelang 2027, guru honorer gelar konsolidasi nasional menuntut kejelasan status PPPK paruh waktu kategori R3-R4 guna cegah penurunan mutu pendidikan.